Dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam New Urban Agenda, Kementerian PUPR menimplementasikannya dalam berbagai kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik.
SABAN
tahun, setiap bulan Oktober dunia memperigati Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari
Kota Dunia (HKD). Pada tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) menghelat peringatan hari istimewa itu dengan beragam kegiatan
dalam bingkai tema “Mempercepat aksi di lingkungan permukiman perkotaan untuk
mewujudkan dunia bebas emisi karbon, dengan mewujudkan Kota Adaptif
dan mempunyai ketahanan terhadap perubahan iklim (Accelerating urban action for
carbon free world Adapting Cities for Climate Resilience)”.
Peringatan
HHD oleh negara-negara anggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB) setiap tahunnya,
termasuk Indonesia adalah komitmen dalam mengurangi emisi karbon. Selain itu
peringatan ditujukan untuk mengulang ajakan kepada masyarakat untuk melakukan
aksi-aksi nyata dalam menghadapi
fenomena perubahan iklim dan mengkampanyekan cara kita untuk beradaptasi
terhadap perubahan iklim. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan,
pengalaman yang baik dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,
yang tertuang dalam New Urban Agenda, bukan hanya sebatas konsep atau teori
yang tidak implementatif. “Kegiatan nyata berdampak dan bermanfaat luas,
berkelanjutan, serta dapat direplikasi,” kata Menteri Basuki.
Sementara
itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, untuk
mendukung pengurangan emisi karbon, Kementerian PUPR telah menerbitkan
peraturan terkait pembangunan infrastruktur ramah lingkungan melalui Permen
PUPR No. 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan
dan Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan
Gedung Hijau (BGH). Secara fisik penerapan konsep BGH ini telah diwujudkan
dalam pembangunan sejumlah gedung seperti, Gedung Kantor Pusat Kementerian PUPR
Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pasar tradisional, rumah
susun hemat energi, termasuk dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk
pengoperasian bangunan Gedung.
“Beberapa
bangunan gedung yang didirikan di Kementerian PUPR sudah mendapatkan
penghargaan tingkat ASEAN untuk kategori Bangunan dengan Tingkat Penggunaan
Energi Efisien (Energy Efficient Building) pada Kategori Bangunan Tropis,” kata
Diana. Selain itu, sambungnya, upaya mengurangi karbon dari sektor persampahan
dilakukan dengan melanjutkan program-program pengelolaan sanitasi (air limbah
domestik dan persampahan) melalui pelaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Pengelolaan
persampahan dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan 80% sampah ditangani dan 20%
pengurangan sampah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR juga mendukung
pemerintah daerah untuk penanganan sampah berupa bantuan dalam penyediaan
infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Dan
untuk mendukung pemenuhan target 20% pengurangan sampah dilakukan dengan
mendukung penyediaan Tempat Pengolahan Sampah dengan
prinsip Reuse, Reduce, and Recyle (TPS 3R) maupun penyediaan Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST), melalui alokasi anggaran setiap tahun,” kata Diana.
Selain
pengurangan emisi karbon, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur yang
membantu kota lebih tangguh untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, antara
lain melalui pembangunan Terowongan Air Nanjung untuk atasi banjir di Kawasan Metropolitan
Bandung; Tanggul Pantai Jakarta Utara untuk mengantisipasi naiknya permukaan
air laut (sea level rise); bendungan untuk irigasi dalam rangka menjamin
ketahanan pangan; serta pemanfaatan sampah plastik untuk campuran aspal.
Sementara
itu, Putu Ayu Saraswati sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2020 mengatakan,
perubahan iklim merupakan sumber dari berbagai banyak bencana seperti banjir
bandang, kenaikan permukaan laut, dan banyak jenis bencana-bencana yang merusak
tempat tinggal dan lingkungan kita serta merenggut tidak sedikit nyawa manusia
dan makhluk hidup lainnya.
“Semua
permasalahan tersebut sumbernya adalah perubahan iklim, dan kita memiliki andil
yang sangat besar dalam memperburuk atau memperbaiki lingkungan ke depannya,”
terangnya dalam peringatan Hari Habitat Dunia tahun 2021 di Kementerian PUPR.
Putu Ayu Saraswati menyampaikan “betapa pentingnya pengurangan emisi karbon di
perkotaan, dan bagaimana kita semua memiliki peran yang sangat krusial untuk
mengambil bagian dalam pengurangan emisi karbon ini, karena di perkotaan
merupakan pusat aktifitas kita sehingga jumlah emisi karbon yang dihasilkan di
perkotaan sangat tinggi,” jelasnya.
Cerdas, Modern, Tahan Bencana
Seperti
yang diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pengalaman yang baik dalam
mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, yang tertuang dalam Agenda
Baru Perkotaan (New Urban Agenda), bukan hanya sebatas konsep atau teori yang
tidak implementatif. Kementerian PUPR telah mengerahkan segala upaya untuk
mewujudkannya.
Pada
2030 mendatang, “wajah” kotakota di Indonesia saai ini sudah dan sedang
didesain dengan memperhatikan beberapa aspek seperti keberlanjutan sosial,
ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, kota-kota di Indonesia bakal memperhatikan
aspek-aspek ketahanan terhadap bencana, kota cerdas, dan modern (sesuai dengan
standar perkotaan internasional).
Untuk
itu Kementerian PUPR telah melakukan perencanaan dan pemrograman pembangunan
infrastruktur terpadu untuk beberapa kawasan perkotaan, seperti kawasan
metropolitan, kota baru, kota perbatasan, serta kota yang tangguh
terhadap bencana. Hal itu dilakukan untuk mempercepat tercapainya Agenda Baru
Perkotaan (New Urban Agenda).
Hal
tersebut merupakan aksi nyata Visi Jangka Panjang Kementerian PUPR (Visium)
hingga 2030. Untuk sektor Sumber Daya Air diproyeksikan membangun kapasitas air
baku mencapai 120 m3 /kapita/tahun. Sektor Bina Marga diproyeksikan dapat
mencapai Kondisi Jalan Mantap 99 persen, Konstruksi Jalan Tol mencapai 2.000
Km, 3.000 Km Jalan Nasional Baru, dan Pembangunan Jembatan Baru mencapai 70.000
meter.
