PENGGUNAAN DRONE DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

RENCANA Tata Ruang (RTR) disusun dengan latar belakang masalah yang sama yaitu bagaimana memanfaatkan ruang yang terbatas ini agar manusia dapat menjalankan aktivitasnya untuk tetap hidup. Aktivitas tersebut dikenal dengan sebutan pemanfaatan ruang. Tidak semua pemanfaatan pada ruang dapat dilakukan secara berdampingan, karena setiap pemanfaatan memiliki p e n g a r u h y a n g b e r b e d a terhadap ruang disekitarnya. Setiap aspek dan pengaruh y a n g a k a n t i m b u l s u d a h seharusnya diperhitungkan d a l a m p e n y u s u n a n t a t a ruang sehingga rencana tata ruang yang akan dihasilkan m e r u p a k a n k o m p o s i s i peraturan terbaik bagi tiap-tiap pemanfaatan ruang. Setelah rencana tata ruang terbaik itu disusun, dibutuhkan suatu instrumen pengendalian agar hal tersebut dapat dilaksanakan dan terwujud secara nyata bukan hanya sebuah rencana tekstual di atas kertas.

Penyelenggaraan penataan r u a n g b e r t u j u a n u n t u k mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan ini dapat tercapai apabila tertib tata ruang dapat terwujud dan ditandai dengan adanya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan. Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang dilakukan melalui pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, khususnya p a d a p a s a l 1 4 7 a y a t 1 , ditegaskan bahwa pengendalian p e m a n f a a t a n r u a n g dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR.

Terbitnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) turut berdampak pada penyelenggaraan tata ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disahkan menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010. Terbitnya peraturan baru mengenai penyelenggaraan penataan ruang berdampak pada setiap tahapan penyelenggaraan, t e r m a s u k p e n g e n d a l i a n pemanfaatan ruang. Perubahan m e n d a s a r t e r j a d i p a d a instrumen pengendaliannya yaitu munculnya istilah penilaian pelaksanaan K e s e s u a i a n K e g i a t a n Pe m a n f a a t a n R u a n g ( K K P R ) dan pernyataan mandiri pelaku U M K s e r t a p e n i l a i a n perwujudan RTR. Pengendalian juga dilakukan dalam bentuk pengenaan sanksi kepada orang yang tidak menaati RTR dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang yang diperiksa melalui audit tata ruang. Instrumen pengendalian tersebut kemudian harus dituangkan tidak hanya dalam bentuk tekstual namun juga ke dalam bentuk spasial.

P e r i o d e p e n i l a i a n pelaksanaan KKPR dilakukan selama pembangunan dan pasca pembangunan. Penilaian pelaksanaan KKPR selama pembangunan dilakukan paling lambat dua tahun sejak diterbitkannya KKPR. Penilaian s e l a m a pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan p ro s e s p e l a k s a n a a n n y a , sedangkan penilaian pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan kepatuhan dari hasil pembangunan. Kedua hasil penilaian harus dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial. Ketika wajib dituangkan dalam bentuk spasial, maka dalam proses penilaiannya akan membutuhkan Informasi Geospasial (IG) baik dasar maupun tematik. Informasi geospasial yang dibutuhkan akan terbagi menjadi dua p e r i o d e y a i t u s a a t s e l a m a pembangunan d a n p a s c a pembangunan. Hal tersebut a k a n m e n j a d i s e b u a h tantangan tersendiri mengingat k e t e r s e d i a a n i n f o r m a s i geospasial di daerah yang sama pada rentang waktu berbeda sangatlah terbatas.

Tantangan keterbatasan IG yang sama juga dihadapi saat melakukan penilaian perwujudan RTR dan audit tata ruang. Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap kesesuaian p r o g r a m , l o k a s i , w a k t u pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang telah disusun. Penilaian tersebut dilakukan satu kali dalam lima tahun dan dilaksanakan satu tahun sebelum peninjauan kembali RTR. Di sisi lain, a u d i t t a t a r u a n g d a l a m penentuan delineasi lokasi dan pengumpulan data secara jelas tertulis dalam pedoman pelaksanaannya membutuhkan peta penggunaan lahan terbaru sesuai dengan saat audit tata ruang tersebut dilakukan. Oleh karena itu, IG termutakhir saat melakukan penilaian perwujudan RTR sangatlah dibutuhkan

Revolusi Industri 4.0 pada perkembangan A rt i f i c i a l Intelligence (AI) dengan menggunakan Internet of Things (IoT) sebagai penggerak utama turut memajukan teknologi penyediaan IG. Dalam proses pengumpulan data, pemakaian wahana drone atau UAV dapat menjadi suatu alternatif yang patut dicoba. Drone dapat mengambil data geospasial dari berbagai sudut pandang secara bebas, mudah digunakan dan bisa mengakses lokasi yang sulit terjangkau bila menggunakan jalur darat. Dapat mengambil dan menampilkan data visual secara cepat dan real-time membuat drone menjadi salah satu alat yang cocok untuk melakukan pengawasan atau memonitor suatu lokasi. Data visual juga dapat terekam dan tersimpan dengan baik di perangkat drone atau bahkan langsung terkoneksi dengan jaringan penyimpanan berbasis cloud yang dapat dibagipakaikan dengan mudah. Kendala atau tantangan pada pemakaian drone ini ada pada faktor cuaca, tidak dapat dilakukan saat angin kencang atau hujan.

P e n g a m b i l a n d a t a geospasial yang bisa dilakukan kapan saja selama dalam cuaca yang baik menjadi titik kuat pemakaian drone dalam penyediaan IG untuk mendukung pengendalian pemanfaatan RTR. Pada proses penilaian pelaksaan KKPR, pengambilan data dengan drone dapat dilakukan baik selama proses pembangunan b e r l a n g s u n g a t a u p a s c a pembangunan. Begitu pula saat melakukan penilaian perwujudan RTR, pengambilan data geospasial dapat dilakukan secara langsung pada lokasi yang akan dilakukan penilaian. Data geospasial mutakhir akan membuat tahapan persandingan program dan penilaian struktur dan pola ruang dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pengoperasian drone untuk melakukan pengambilan data geospasial dapat dilakukan dengan cukup mudah. Terdapat pilihan pengoperasian secara otomatis atau auto-pilot yang akan menerbangkan drone sesuai dengan perencanaan jalur terbang yang telah dibuat sebelumnya. Drone akan dapat menyesuaikan posisi kamera dan ketinggian terbang serta proses pendaratan secara otomatis. Dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan RTR ini akan menjadi nilai tambah karena tidak dibutuhkan suatu latar belakang pendidikan atau keilmuan khusus untuk dapat menerbangkan drone. Namun demikian, terdapat pelatihan dan sertifikasi khusus pilot drone sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat menerbangkan drone dengan baik dan bertanggung jawab.

D r o n e m e n j a d i s a l a h satu sarana yang dibutuhkan dalam melakukan audit tata ruang. Drone dibutuhkan untuk mengambil data visual penggunaan lahan mutakhir suatu lokasi. Hal tersebut dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan data spasial yang mensyaratkan data tersebut haruslah data terkini atau memiliki periode waktu yang sama dengan pelaksanaan audit tata ruang. Mengingat jangka waktu audit tata ruang paling lama dikerjakan dalam 10 bulan, maka kebutuhan data spasial harus cepat terpenuhi. Data tersebut akan digunakan dalam proses analisis kesesuaian pemanfaatan ruang guna mendeteksi indikasi pelanggaran yang terjadi.

I n d i k a s i p e l a n g g a r a n pemanfaatan ruang dapat diketahui melalui penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR. Hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR digunakan untuk mengetahui implikasi kewilayahan atas pemanfaatan ruang yang nantinya harus dilakukan pengendalian. Implikasi kewilayahan yang umumnya terjadi diantaranya berupa munculnya konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR dan adanya dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu. Pada ruang yang memiliki konsentrasi dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang relatif tinggi serta berpotensi melampaui d a y a d u k u n g d a n d a y a tampung maka dikategorikan sebagai zona kendali agar pemanfaatan ruang dapat dijaga kesesuaiannya dengan skenario perwujudan RTR. Sedangkan pada ruang dengan konsentrasi dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang relatif masih sangat rendah maka dikategorikan sebagai zona yang didorong dan perlu ditingkatkan perwujudannya agar sesuai dengan skenario RTR.

Aktivitas sosial masyarakat pada suatu ruang yang terus meningkat menyebabkan pemanfaatan ruang menjadi s e m a k i n b e r a g a m d a n b e r ke m b a n g k i a n p e s a t . Pe r k e m b a n g a n t e r s e b u t t e r k a d a n g m e n i m b u l k a n tumpangtindih pemanfaatan ruang dan bahkan semakin tak terkendali. Untuk dapat menjaga pemanfaatan ruang yang harmonis, diperlukan sistem penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik. Ketersediaan data/informasi geospasial y a n g b a i k d a n m a m p u m e n g g a m b a r ka n ko n d i s i sebenarnya memegang peran penting dalam mendukung ke b e r l a n g s u n g a n s i s t e m penataan ruang tersebut. Oleh karena itu, informasi geospasial tiga dimensi (3D) yang mampu merepresentasikan kondisi fisik dengan lebih nyata akan menjadi salah satu komponen yang vital dalam penataan ruang. Salah satu model untuk m e n g g a m b a r ka n ko n d i s i sebenarnya suatu ruang dalam bentuk informasi geospasial tiga dimensi (3D) adalah model kota 3D (3D City Model) atau dikenal pula sebagai kembaran virtual (Digital Twin).

V i s u a l i s a s i i n f o r m a s i geospasial 3D di kota-kota di Indonesia saat ini masih jarang ditemui. Penyebab utamanya dikarenakan oleh keterbatasan data geospasial yang lengkap dan detail. Saat ini perencanaan wilayah kota (RDTR) masih berbasiskan informasi geospasial dua dimensi (2D) yang diperoleh dari peta skala besar, padahal k o n s e p p e n a t a a n r u a n g terutama untuk penataan ruang rinci/detail seharusnya memiliki aspek 3D. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:5.000 yang merupakan peta skala besar dari BIG sebenarnya memiliki tingkat kedetailan setara LOD1 (Level of Detail 1). LOD1 ini dapat direpresentasikan sebagai bangunan prismatik dengan atap datar, dimana blok-blok bangunan pada peta skala besar ditambahkan informasi ketinggian sehingga dapat membentuk bangun 3D. Namun, untuk kebutuhan pengawasan dan pengendalian t a t a r u a n g , d i b u t u h k a n informasi geospasial 3D yang lebih baik lagi, baik dari segi kedetailan informasi maupun d a r i s e g i ke t e r b a h a r u a n datanya. Alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada pada teknologi drone, yang mana saat ini dapat memuat sensor untuk foto udara maupun lidar.

Foto udara dapat digunakan dalam pengendalian intensitas pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan evaluasi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH). Foto udara yang bermanfaat dalam pembuatan peta penutup lahan eksisting melalui teknik interpretasi visual dapat menunjang evaluasi KDB dengan jalan menghitung persentase luas lantai dasar bangunan terhadap luas wilayah dan evaluasi KDH dengan menghitung persentase luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayahnya. Sementara data lidar yang berupa point cloud digunakan untuk membangun model kota 3D dengan tingkat kedetailan hingga mencapai L O D 2 , y a n g m e r u p a k a n r e p r e s e n t a s i b a n g u n a n dengan struktur atap yang berbeda, hingga LOD3 yang merepresentasikan struktur atap, dinding bahkan detail vegetasi dan obyek transportasi. Pengolahan p o i n t c l o u d dilakukan melalui klasifikasi semi otomatis terhadap fitur ground dan non ground. Point cloud pada kategori ground merupakan dasar dalam membangun Digital Terrain Model (DTM), dan point cloud non ground pada kelas bangunan digunakan untuk membangun model bangunan 3 D. Tu m p a n g s u s u n DT M dengan model bangunan 3D ini akan menghasilkan 3D City Model yang merepresentasikan permukaan bumi beserta obyekobyek yang ada di wilayah perkotaan. Representasi dalam tingkat kedetailan LOD2 hingga LOD3 ini akan memudahkan d a l a m p e n g e n d a l i a n pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dimana ketinggian setiap bangunan dapat diketahui secara pasti.

Penggunaan teknologi d ro n e d a l a m m e l a k u k a n pemetaan baik berupa 2D maupun model 3D berkembang menjadi salah satu metode yang potensial untuk memenuhi tantangan penyediaan IG untuk RTR. Kelebihan penggunaan drone ada pada kemudahan dan kecepatan dalam melakukan pengambilan dan pengolahan data sehingga ketersediaan IG untuk pengendalian RTR pada suatu wilayah dapat terpenuhi dengan cepat. Namun, di balik kelebihan tersebut masih terdapat kekurangan khususnya p a d a c a k u p a n w i l a y a h pemetaannya yang terbatas serta tingkat ketelitian dari IG yang dihasilkan. Perlu dilakukan banyak kajian lanjutan untuk mengatasi keterbatasan tersebut agar pemetaan menggunakan d r o n e d a p a t d i l a k u k a n secara efektif dan efisien serta menghasilkan IG yang baik untuk dapat digunakan khususnya pada pengendalian pemanfaatan ruang.

 

 

 

 

Sumber: Oleh  Ryan Pribadi, ST  , I Made Dipta Sudana, ST , Ircham Habib Anggara, S.Si, M.URP Dalam BULETIN PENATAAN RUANG EDISI 4 | JULI - AGUSTUS 2021 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Menurut Permendagri Nomer 86 Tahun 2017)

a)         Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

a.    Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah

b.    Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasiaonal.

c.     Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah.

d.    Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, dan

e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

b)      Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. Mencakup perencanaan pembangunan daerah pada satu daerah provinsi dengan daerah provinsi lainnya yang berbatasan dan/ atau daerah provinsi yang memiliki keterkaitan pembangunan dalam jangka waktu tertentu.

c)  Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota, dan antar kabupaten/ kota. Mencakup perencanaan pembangunan daerah provinsi, satu daerah kabupaten/ kota, dan dengan daerah kabupaten/ kota yang berbatasan dan/ atau daerah kabupaten/ kota yang memiliki keterkaitan pembangunan pada wilayah daerah provinsi dalam jangka waktu tertentu.

d)  Bupati/ walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota. Mencakup perencanaan pembangunan daerah pada wilayah kabupaten/ kota dalam jangka waktu tertentu.

e)        Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

a.    Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

b.    Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

c.     Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Antarprovinsi

A.   Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi

Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi, meliputi:

1)    Kebijakan perencanaan jangka Panjang

a)    Mencakup perumusan visi, misi, dan sasaran pokok, serta arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi masing-masing yang ditetapkan dengan perda. Pemantauan dan supervisi , harus dapat menjamin perumusan:

Ø Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang nasional.

Ø Arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW masing-masing provinsi.

Ø Arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang provinsi lainnya.

Ø RPJPD selaras dengan RTRW provinsi lainnya.

Ø Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka Panjang nasional.

Ø Penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka Panjang nasional, dan

Ø Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi

b)    Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW masing-masing provinsi, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

c)    Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah antarpropinsi, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi berkenaan.

d)    Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur, dan disampaikan kembali setelah ditindaklanjuti kepada Menteri.

2)    Kebijakan perencanaan jangka menengah

a)    Pengendalian terhadap perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah antarpropinsi, mencakup perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

b)    Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD provinsi masing-masing ditetapkan dengan perda. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

Ø Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah serta RTRW

Ø Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi, berpedoman pada arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Ø Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya.

Ø Program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah provinsi lainnya.

Ø Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah provinsi masing-masing, dan

Ø Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi.

c) Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi. Menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi berkenaan.

d) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti gubernur. Kemudian gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Menteri.

3)    Kebijakan perencanaan tahunan

a)    Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi, mencakup perumusan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan perangkat daerah.

b)    Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi masing-masing ditetapkan dengan peraturan gubernur. Pemantauan dan supervisi , harus dapat menjamin perumusan:

Ø Sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan perangkat daerah dalam penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan sasaran, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing.

Ø Sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah dalam menyusun RKPD provinsi sesuai dengan sasaran, prioritas pembangunan nasional, dan program strategis nasional terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antarprovinsi/ negara.

Ø Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan

Ø Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi

c)    Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RKP dan RPJMD provinsi masing-masing.

d)    Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarprovinsi, Menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah provinsi berkenaan.

e) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur, kemudian gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Menteri.

B.    Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah antarprovinsi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah antarpropinsi, meliputi:

1)    Pelaksanaan RPJPD

a)    Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antarpropinsi, mencakup arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam pelaksanaan RPJPD, pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin visi dan misi , arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah provinsi telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi dan misi, tujuan dan sasaran RPJMD provinsi masing-masing.

b)    Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi masing-masing.

c) Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.

d) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi , ditemukan adanya ketidak sesuaian/ penyimpangan. Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RPJMD provinsi untuk ditindaklanjuti. Kemudian gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Menteri.

2)    Pelaksanaan RPJMD

a)    Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD antarprovinsi , mencakup sasaran, arah kebijakan, dan kerangka pendanaan pembangunan serta program perangkat daerah.

b)    Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

Ø Sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD, telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi masing-masing.

Ø Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah telah dijabarkan, kedalam rencana program dan kegiatan perangkat daerah provinsi masing-masing.

c)    Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran, arah kebijakan dan kerangka pendanaan pembangunan serta program perangkat daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi masing-masing.

d)    Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.

e)    Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPD provinsi untuk ditindaklanjuti gubernur. Kemudian gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Menteri.

3)    Pelaksanaan RKPD

a) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarprovinsi, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan perangkat daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Provinsi.

b) Pemantauan dan supervisi, harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi masing-masing.

c)   Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta program dan kegiatan perangkat daerah, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS, dan APBD provinsi masing-masing.

d) Menteri melalui dirjen Bina Bangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarpropinsi

e) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur. Kemudian gubernur menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Menteri.

C.    Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah antarprovinsi, meliputi:

1)    Evaluasi hasil RPJPD

a) Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi, mencakup sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antarprovinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

Ø Realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian sasaran akhir periode RPJMD provinsi masing-masing,dan

Ø Realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi masing-masing dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang nasional.

b) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi masing-masing dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang nasional. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi masing-masing.

c) Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi. Hasil evaluasi disampaiakan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan RPJPD dan/ atau RPJMD periode berikutnya.

2)    Evaluasi hasil RPJMD

a) Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

b)   Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD antarprovinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

Ø Konsistensi dan realisasi antara kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam RPJMD provinsi, dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD provinsi masing-masing, dan

Ø Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi masing-masing, dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN.

c) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembnagunan jangka panjang daerah, dan pembangunan jangka menengah nasional.

d) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi masing-masing.

e) Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD antarprovinsi. Hasil evaluasi disampaiakan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan RPJMD dan / atau RKPD periode berikutnya.

3)    Evaluasi hasil RKPD

a) Evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan prioritas daerah.

b)    Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD antarprovinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

Ø Realisasi antara program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi masing-masing, dan

Ø Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi masing-masing

c) Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

d) Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD provinsi masing-masing.

e) Menteri melalui Dirjen Bina Bangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi. Hasil evaluasi disampaikan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan RKPD periode berikutnya.

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten/ Kota Dalam

Wilayah Provinsi

A. Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten / Kota Dalam Wilayah Provinsi

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi dan antarkabuptaen/ kota, meliputi:

1)    Kebijakan Perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah

v Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi

a)    Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah lingkup provinsi, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan perda. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

Ø Visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang nasional.

Ø Arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi

Ø Arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi lainnya.

Ø RPJPD memperhatikan RTRW provinsi lainnya

Ø Prioritas pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka Panjang nasional

Ø Penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka Panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka Panjang nasional, dan

Ø Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi.

b)    Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah antarprovinsi, telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW provinsi serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

c)  Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah lingkup provinsi.

d) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan.

e) Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah lingkup provinsi kepada Gubernur.

f) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah lingkup provinsi kepada Menteri melalui Dirjen Bina Bangda, sebagai lampiran dari surat permohonan evaluasi.

v Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah antarkabupaten/ kota

a)    Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan jangka Panjang daerah antarkabupaten/ kota, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten/ kota masing-masing ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pemantauan dan supermisi harus dapat menjamin perumusan:

Ø Visi, misi, arahkebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka Panjang daerah provinsi dan nasional.

Ø Arah dan kebijakan pembangunan jangka paanjang daerah kabupaten/ kota, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/ kota masing-masing

Ø Arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota lainnya

Ø RPJPD selaras dengan RTRW kabupaten/ kota lainnya.

Ø Prioritas pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota, selaras dengan prioritas pembangunan jangka Panjang daerah provinsi dan nasional.

Ø Penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota, sesuai dengan pembangunan jangka Panjang nasional

Ø Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/ kota

b)    Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah antarkabupaten/ kota, telah berpedoman pada RPJPD provinsi dan RTRW kabupaten/ kota masing-masing serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten / kota daerah lainnya.

c)    Kepala bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah antarkabupaten/ kota, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah lingkup daerah kabupaten/ kota berkenaan.

d) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ walikota. Kemudian bupati/ walikota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

2)    Kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah

v Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah provinsi, mencakup :

ü kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah

a) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah provinsi, mencakup perumusan visi, misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

b) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan renstra perangkat daerah provinsi ditetapkan. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

Ø Visi dan misi perangkat daerah provinsi, berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

Ø Strategi dan kebijakan perangkat daerah provinsi, berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Ø Rencana program dan kegiatan perangkat daerah provinsi, berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Ø Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah provinsi, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

Ø Indikator kinerja perangkat daerah provinsi, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dan

Ø Penahapan pelaksanaan program perangkat daerah, sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

c)  Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

d)    Kepala perangkat daerah provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah provinsi

e) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan. Kepala perangkat daerah provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada gubernur melalui kepala Bappeda.

f) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah provinsi.

g) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah provinsi. Kepala perangkat daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada kepala Bappeda provinsi.

ü Kebijakan perencanaan strategis RPJMD provinsi

a) pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup provinsi, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

Ø visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi.

Ø Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah , kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Ø Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah provinsi lainnya.

Ø Program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah provinsi lainnya.

Ø Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi, mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi, dan

Ø Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi.

b)    Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan unutk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD dan RTRW provinsi, serta memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

c)      Kepala Bappeda provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah provinsi.

d)    Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

e)    Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi kepada gubernur.

f) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi, kepada Menteri melalui Dirjen Bina Bangda, sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD provinsi.

v Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/ kota

a)    Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/ kota, mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/ kota masing-masing ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

Ø Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/ kota.

Ø Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Ø Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota lainnya.

Ø Program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/ kota lainnya.

Ø Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota masing-masing, dan

Ø Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota.

b)    Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/ kota, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten / kota masing-masing, mengacu pada RPJMD dan memperhatikan RTRW kabupaten/ kota lainnya.

c)    Kepala bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/ kota.

d)    Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/ kota, menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/ kota berkenaan.

e)    Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh bupati/ walikota. Kemudian bupati/ walikota menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada gubernur melalui Bappeda provinsi.

3)    Kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah

a)    Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup daerah provinsi

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup daerah provinsi, mencakup perumusan renja perangkat daerah dan kebijakan RKPD provinsi.

ü Perumusan kebijakan renja perangkat daerah provinsi

a)    Pengendalian kebijakan renja perangkat daerah provinsi mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

b)    Pengendalian terhadap kebijakan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan renja perangkat daerah ditetapkan. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam renja perangkat daerah, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan renstra perangkat daerah.

c) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan renja perangkat daerah provinsi telah berpedoman pada RKPD dan renstra perangkat daerah.

d)  Kepala perangkat daerah provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan renja perangkat daerah provinsi.

e) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah provinsi melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

f)   Kepala perangkat daerah provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada kepala Bappeda provinsi.

g) Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan renja perangkat daerah provinsi, yang telah dilakukan kepala perangkat daerah.

h) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah provinsi.

i)        Kepala perangkat daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut kepada kepala Bappeda provinsi.

ü Perumusan kebijakan RKPD provinsi

a)    Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas daerah. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

Ø Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Ø Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Ø Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar daerah provinsi/ negara.

Ø Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

Ø Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD provinsi

b)    Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi telah berpedoman pada RPJMD provinsi dan mengacu pada RKP.

c)      Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup daerah provinsi. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi, ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

d)    Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan daerah provinsi kepada gubernur.

b) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/ kota.

a)    Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/ kota, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pengendalian terhadap kebijakan, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/ kota masing-masing ditetapkan dengan peraturan bupati/ peraturan walikota. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

Ø Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/ kota, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/ kota masing-masing

Ø Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/ kota masing-masing, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/ kota masing-masing.

Ø Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD kabupaten/ kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/ kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antarkabupaten/ kota.

Ø Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/ kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah antarkabupaten/ kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi, dan

Ø Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/ kota.

b)    Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD antarkabupaten/ kota telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/ kota masing-masing dan mengacu pada RKPD provinsi.

c) Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antarkabupaten/ kota.

d) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ walikota. Kemudian bupati/ walikota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

B.    Pengendalian dan evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten / Kota Dalam Wilayah Provinsi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup propivinsi, antar kabupaten/ kota, meliputi:

1)      Pelaksanaan RPJPD

·         Pengendalian terhadap RPJPD lingkup provinsi mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka Panjang daerah provinsi. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD, yang harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan Visi, Misi dan sasaran RPJMD provinsi.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Visi, Misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi

·         Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi dan antar kabupaten/kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi lingkup provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan. Sedangkan untuk antar kabupaten/ kota, bila ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, gubernur melalui Kepala Bappeda propinsi menyampaikan rekomendasi dan Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ walikota.

·         Kepala Bappeda Provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi kepada Gubernur. Dan  Bupati/ walikota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

2)      Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi mencakup pelaksanaan renstra perangkat daerah dan RPJMD provinsi

a.       Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat provinsi

·         Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi, mencakup indikator kinerja perangkat daerah provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran perangkat daerah provinsi, yang dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan renstra perangkat daerah provinsi.

·         Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

ü  Indikator kinerja dan kelompoki sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif renstra perangkat daerah provinsi, telah dipedomani dalam Menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju renja perangkat daerah provinsi, dan

ü  Tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah provinsi telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran renja perangkat daerah provinsi

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja perangkat daerah provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah telah dilaksanakan melalui renja perangkat daerah provinsi.

·         Kepala perangkat daerah provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah provinsi. Dalam hal ini jika ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah provinsi melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan. Kepala perangkat daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

·      Kepala Bappeda provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah provinsi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi. Dalam hal ini jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpanagan, gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi Langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah provinsi.

·      Kepala perangkat daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

b.       Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi

·         Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

·         Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD provinsi, yang harus dapat menjamin:

ü  Program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi, dan

ü  Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi.

·     Hasil pemantauan dan supervisi RPJMD digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi.

·       Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·  Kepala bappeda provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur.

·    Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/ kota mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

·      Pengendalian pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/ kota, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD kabupaten/ kota, yang harus dapat menjamin:

ü  Program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/ kota masing-masing; dan

ü  Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/ kota masing-masing.

·      Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD Kabupaten/ kota masing-masing

·      Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/ kota.

· Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/ Walikota.

·     Bupati/ Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada gubernur melalui Bappeda Provinsi.

3)   Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan  RKPD lingkup provinsi, mencakup:

a.       Pengendalian terhadap pelaksanaan renja perangkat daerah provinsi

·         Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA perangkat daerah provinsi, yang harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA perangkat daerah provinsi

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA perangkat daerah provinsi sesuai dengan renja perangkat daerah provinsi

·         Kepala perangkat daerah provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah provinsi.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan. Kepala perangkat daerah provinsi mengambil Langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA perangkat daerah provinsi sesuai dengan renja perangkat daerah provinsi. Dan hasil pemantauan dan supervisi disampaikan kepala perangkat daerah kepada gubernur, melalui kepala Bappeda provinsi.

·         Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja perangkat daerah provinsi yang disampaikan oleh kepala perangkat daerah provinsi. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan Langkah penyempurnaan RKA perangkat daerah provinsi untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah provinsi.

· Kepala perangkat daerah provinsi menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada gubernur melalui Bappeda provinsi. (hal 126 pasal 243)

b.       Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD provinsi

·   Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

·   Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi, dimana harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan APBD provinsi.

·      Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS, dan APBD provinsi.

·     Kepala Bappeda provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan perbaikan/ penyempurnaan.

·      Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur.

·     Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarkabupaten/ kota mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif.

· Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota, dimana harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan APBD Kabupaten/ kota masing-masing.

·      Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembnagunan tahunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/ kota masing-masing.

·   Kepala Bappeda provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/ kota.

· Jika dalam evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ walikota.

·   Bupati/ walikota menyampaikan hasil tindak lanjut kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

C. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten / Kota Dalam Wilayah Provinsi

1.       Evaluasi terhadap hasil RPJPD

c)       Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup daerah provinsi

·         Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup daerah provinsi mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang daerah.

·         Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup daerah provinsi, yang digunakan untuk mengetahui:

a)  Realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian sasaran RPJMD provinsi,

b) Realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi dengan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang nasional

·  Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang nasional.

·  Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD provinsi.

·    Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup daerah provinsi.

·  Apabila dalam evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan perbaikan / penyempurnaan.

·  Hasil evaluasi RPJPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD provinsi untuk periode berikutnya.

·    Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.

·       Gubernur menyampaikan laporan hasil evaluasi RPJPD provinsi kepada Menteri.

d)      Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/ Kota

·   Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/ kota mencakup, sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang daerah.

·   Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antarkabupaten/ kota, yang digunakan untuk mengetahui:

a)   Realisasi antara sasaran pokok, arah kebijakan, penahapan RPJPD kabupaten/ kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/ kota masing-masing, dan

b)  Realisasi antara capaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD kabupaten/ kota masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi.

·    Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota masing-masing, dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang daerah provinsi.

·  Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota masing-masing.

·      Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/ kota.

·     Hasil evaluasi disampaikan kepada bupati/ walikota sebagai bahan penyusunan RPJPD pada periode berikutnya.

·    Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RPJPD antarkabupaten/ kota, kepada gubernur.

2.       Evaluasi terhadap hasil RPJMD

e)      Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi

·     Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dlam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah provinsi.

·    Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD provinsi, yang digunakan untuk mengetahui:

a)   Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi.

b)  Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN

·     Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.

·  Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RKPD provinsi.

·       Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup daerah provinsi.

·      Jika dalam evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·   Hasil evaluasi RPJMD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD provinsi periode berikutnya.

·    Kepala Bappeda provinsi melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD provinsi kepada gubernur.

·      Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD provinsi kepada Menteri.

f)        Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/ kota

·  Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/ kota, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangnan jangka menengah daerah antarkabupaten/ kota.

·      Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD kabupaten/ kota maing-masing, yang digunakan untuk mengetahui:

a) Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/ kota masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/ kota masing-masing,

b)  Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/ kota masing-masing dengan sasaran pokok RPJPD kabupaten/ kota masing-masing, serta dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah jangka menengah provinsi.

·     Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembanagunan jangka Panjang kabupaten/ kota masing-masing dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

·  Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/ kota masing-masing.

·   Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/ kota.

·       Hasil evaluasi disampaikan kepada bupati/ walikota sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota masing-masing pada periode berikutnya.

·      Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RPJMD antarkabupaten/kota kepada gubernur.

3.       Evaluasi terhadap hasil RKPD

g)       Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup provinsi mencakup:

a.       Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah provinsi

·     Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah provinsi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.

·      Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA perangkat daerah provinsi, yang digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

·   Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan renja perangkat daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan visi, misi, renstra perangkat daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah provinsi.

·     Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

·     Kepala perangkat daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah provinsi.

·     Jika dalam evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah provinsi melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan. Hasil evaluasi menjadi bahan penyusunan renja perangkat daerah provinsi untuk tahun berikutnya.

·     Kepala perangkat daerah provinsi menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

·         Kepala Bappeda provinsi melakukan evaluasi terhadap laporan evaluasi renja perangkat daerah provinsi. Jika dalam hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan gubernur melalui kepala Bappeda provinsi menyampaikan rekomendasi dan Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah provinsi.

·  Kepala perangkat daerah provinsi menyampaikan hasil tindak lanjut perabaikan/ penyempurnaan kepada gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi.

b.       Evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi

·  Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

·  Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi, penilaian digunakan untuk mengetahui:

a)   Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi

b)   Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

·    Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

·     Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah provinsi

·    Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi. Jika dalam evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda provinsi melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·     Hasil evaluasi hasil RKPD provinsi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun berikutnya.

·    Kepala Bappeda provinsi melaporkan eavluasi terhadap hasil RKPD provinsi kepada gubernur, dan kemudian gubernur menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri.

h)      Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/ kota

·   Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten /kota mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

·     Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota, penilaian digunakan untuk mengetahui:

a) Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/ kota, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/ kota masing-masing.

b)   Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/ kota masing-masing.

·    Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/ kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota, dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

·       Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hassil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota masing-masing.

·     Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/ kota.

·  Hasil evaluasi hasil RKPD disampaikan kepada bupati/ walikota sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten/ kota masing-masing untuk tahun berikutnya.

·        Kepala Bappeda provinsi melaporkan hasil evaluasi RKPD antarkabupaten/ kota kepada Gubernur.

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembngunan Daerah

Lingkup Kabupaten/ Kota

A.      Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota

1)      Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang

·         Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan jangka Panjang daerah lingkup daerah kabupaten/ kota mencakup, perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD kabupaten kota ditetapkan dengan peraturan daerah.

·         Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

a)       Visi, misi , arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka Panjang provinsi dan nasional.

b)      Arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten/kota

c)       Arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah selaras dengan arahdan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota lainnya

d)      Rencana pembangunan jangka Panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/ kota lainnya

e)      Prioritas pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka Panjang provinsi dan nasional

f)        Penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota sesuai dengan pembangunan jangka Panjang nasional

g)       Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/ kota.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten/ kota serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/ kota lainnya.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah lingkup kabupaten/ kota

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/ kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah lingkup kabupaten/ kota kepada bupati/ walikota

·         Bupati/ Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah lingkup daerah kabupaten/ kota kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

2)      Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten/ kota, mencakup:

a)       Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah lingkup daerah kabupaten/ kota

·         Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah lingkup daerah kabupaten/ kota mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/ kota.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan renstra perangkat daerah kabupaten/ kota ditetapkan.

·         Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

a)       Visi dan misi perangkat daerah kabupaten/ kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah

b)      Strategi dan kebijakan perangkat daerah kabupaten/ kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

c)       Rencana program, kegiatan perangkat daerah kabupaten/ kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta melaksanakan KLHS

d)      Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah kabupaten / kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah

e)      Indikator kinerja perangkat daerah kabupaten/ kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah

f)        Penahapan pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah kabupaten /kota, telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/ kota serta melaksanakan KLHS.

·         Kepala perangkat daerah kabupaten/ kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah kabupaten/ kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Kepala perangkat daerah kabupaten/ kota menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah kepada bupati/ walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/ kota

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/ kota menyampaikan rekomendasi dan Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah.

·         Kepala perangkat daerah kabupaten/ kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada kepala Bappeda kabupaten/ kota.

b)      Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/ kota

·         Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah kabupaten/ kota mencakup, perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/ kota ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

a)       Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/ kota.

b)      Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

c)       Kebijakan , strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota lainnya.

d)      Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/ kota lainnya.

e)      Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota.

f)        Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/ kota, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/ kota, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten /kota lainnya.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidak sesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota kepada bupati/ walikota.

·         Bupati / walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah kabupaten/ kota kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

3)      Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah

a)       Pengendalian terhadap perumusan kebijakan renja perangkat daerah

·         Pengendalian kebijakan renja perangkat daerah kabupaten/ kota mencakup, tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan renja perangkat daerah kabupaten/ kota ditetapkan.

·         Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam renja perangkat daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan renstra perangkat daerah.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan renja perangkat daerah kabupaten/ kota telah berpedoman pada RKPD dan renstra perangkat daerah.

·         Kepala perangkat daerah kabupaten/ kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah kabupaten/ kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan renja perangkat daerah kepada kepala Bappeda kabupaten/ kota.

·         Kepala bappeda kabupaten/ kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan renja perangkat daerah kabupaten/ kota. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda kabupaten/ kota menyampaikan rekomendasi dan Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah kabupaten/ kota

·         Kepala perangkat daerah menyampaiakan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada kepala Bappeda kabupaten/ kota.

b)      Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD kabupaten/ kota

·         Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup daerah kabupaten/ kota mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD kabupaten/ kota ditetapkan dengan peraturan bupati/ walikota. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

a)       Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten / kota, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/ kota.

b)      Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Menyusun RKPD kabupaten/ kota, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/ kota.

c)       Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Menyusun RKPD kabupaten/ kota, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah daerah kabupaten/ kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar daerah kabupaten/ kota.

d)      Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Menyusun RKPD kabupaten/ kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota, serta pecapaian sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi,

e)      Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/ kota.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD kabupaten/ kota dan mengacu pada RKPD provinsi.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi  dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Kepala bappeda kabupaten/ kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan daerah kabupaten/ kota kepada bupati/ walikota.

B.      Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota meliputi:

1)      Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kabupaten/ kota

·         Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten/ kota, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD, dan harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/ kota.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/ kota.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan Tindakan perbaiakan/ penyempurnaan.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup daerah Kabupaten/ kota kepada Bupati/ Walikota.

2)      Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/ kota

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup daerah kabupaten/ kota mencakup:

a)       Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra perangkat daerah kabupaten kota

·         Pengendalian terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah kabupaten/ kota, mencakup indikator kinerja perangkat daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah kabupaten/kota, dan harus dapat menjamin:

ü  Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif renstra perangkat daerah kabupaten/ kota, telah dipedomani dalam Menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif renja perangkat daerah kabupaten/ kota

ü  Tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah kabupaten/ kota telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran renja perangkat daerah kabupaten/ kota

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja perangkat daerah kabupaten/ kota, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah kabupaten kota, telah dilaksanakan melalui renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Kepala perangkat daerah kabupaten/ kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra perangkat daerah.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah kabupaten/ kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan

·         Kepala perangkat daerah kabupaten/ kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah kabupaten/ kota kepada bupati/ walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/ kota.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah kabupaten/ kota sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rensta perangkat daerah kabupaten/ kota ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, bupati/ walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/ kota menyampaikan rekomendasi Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Kepala perangkat daerah kabupaten/ kota menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada bupati/ walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/ kota.

b)      Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten/ kota

·         Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup daerah kabupaten/ kota, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

·         Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/ kota. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

ü  Program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/ kota.

ü  Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah kabupaten/ kota.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/ kota.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten / kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten / kota kepada bupati/ walikota.

3)      Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup kabupaten/ kota mencakup renja perangkat daerah kabupaten/ kota dan RKPD kabupaten/ kota.

a.       Pengendalian terhadap Pelaksanaan Renja perangkat daerah kabupaten/ kota

·         Pengendalian terhadap pelaksanaan ranja perangkat daerah kabupaten/ kota, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA perangkat daerah kabupaten / kota. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA perangkat daerah kabuapten/ kota sesuai dengan renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Kepala perangkat daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah kabupaten/ kota mengambil Langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA perangkat daerah kabupaten/ kota sesuai dengan renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati/ walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/ kota.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan renja perangkat daerah kabupaten/ kota yang disampaikan oleh kepala perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, bupati/ walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/ kota menyampaikan rekomendasi dan Langkah-langkah penyempurnaan RKA perangkat daerah kabupaten/ kota untuk ditindak lanjuti oleh kepala perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Kepala perangkat daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada bupati/ walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/ kota.

b.       Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota

·         Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

·         Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/ kota.

·         Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten / kota.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda kabupaten / kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/ kota kepada bupati/ walikota.

C.      Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten / kota meliputi; RPJPD, RPJMD, RKPD.

1)      Evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/ kota

·         Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup daerah kabupaten/ kota, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka Panjang daerah.

·         Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup daerah kabupaten/ kota. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a)       Realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten/ kota dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten/ kota

b)      Realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD kabupaten/ kota dengan arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah provinsi.

·         Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah kabupaten/ kota dapat dicapai untuk mewujudkan pembangunan jangka Panjang provinsi.

·         Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/ kota.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda kabupaten/ kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Hasil evaluasi RPJPD kabupaten/ kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/ kota periode berikutnya.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/ kota kepada bupati/walikota.

·         Bupati/ walikota  menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

2)      Evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/ kota

·         Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup daerah kabupaten/ kota, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup daerah kabupaten/ kota.

·         Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup daerah kabupaten/ kota. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a)       Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/ kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/ kota.

b)      Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/ kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

·         Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/ kota.

·         Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/ kota.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda kabupaten/ kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Hasil evaluasi RPJMD kabupaten/ kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/ kota periode berikutnya.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/ kota kepada bupati/ walikota

·         Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD kabupaten/ kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

3)      Evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/ kota

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup daerah kabupaten/ kota mencakup hasil rencana renja perangkat daerah kabupaten/ kota dan hasil RKPD kabupaten/ kota.

v  Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah kabupaten/ kota

·         Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah kabupaten /kota, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif

·         Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA- perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

·         Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan renja perangkat daerah kabupaten/ kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah kabupaten/ kota serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/ kota

·         Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah kabupaten/ kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

·         Kepala perangkat daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala perangkat daerah kabupaten/ kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Hasil evaluasi renja perangkat daerah kabupaten/ kota menjadi bahan bagi penyusunan renja perangkat daerah untuk tahun berikutnya.

·         Kepala perangkat daerah kabupaten/ kota menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada bupati/ walikota melalui kepala Bappeda Kabupaten/ kota setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, bupati/ walikota melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan Langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Kepala perangkat daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada bupati/ walikota melalui kepala Bappeda kabupaten/ kota.

v  Evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten kota

·         Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/ kota, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

·         Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup daerah kabupaten/ kota. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

a)       Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/ kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD kabupaten/ kota

b)      Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/ kota dengan laporan realisasi APBD kabupaten/ kota.

·         Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten / kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten / kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi.

·         Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah kabupaten/ kota.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/ kota.

·         Dalam hal evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Bappeda kabupaten/ kota melakukan Tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

·         Hasil evaluasi RKPD kabupaten/ kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/ kota untuk tahun berikutnya.

·         Kepala Bappeda kabupaten/ kota melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/ kota kepada Bupati/ Walikota.

·         Bupati/ walikota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/ kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Permendagri Nomer 86 Tahun 2017 lihat Disini