Tampilkan postingan dengan label Penataan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Penataan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 11 Januari 2023

Penataan Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan Segala Bentuk Keunikannya

Kementerian PUPR mendukung program pengembangan pariwisata di DPSP BYP yang dilaksanakan Pemerintah Pusat secara terintegrasi melalui dokumen Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP).



UNTUK mendukung geliat sektor pariwisata pasca Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado–Bitung–Likupang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap DPSP direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.

“Untuk pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul. Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dilakukan dengan cepat, terpadu, dan memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” kata Menteri Basuki. Infrastruktur DPSP yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas, Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan.



Untuk penataan DPSP Danau Toba “Sampai saat ini Kementerian PUPR telah banyak membantu dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir,” ungkap Bupati Samosir Vandiko T. Gultom. Ia menambahkan, namun masih ada kebutuhan pembangunan yang masih belum bisa diselesaikan Pemkab Samosir karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang relatif terbatas.

Vandiko mengungkapkan, kebutuhan tersebut yakni infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih untuk Kabupaten Samosir. Kemudian, pembangunan jalan lingkar/By Pass Pangururan dan Tomok untuk mengantisipasi kemacetan jalan saat musim liburan, serta Penataan 40 Desa Wisata untuk semakin menarik minat wisatawan ke Kabupaten Samosir. Ia berharap, Kementerian PUPR melalui BPIW dapat membantu memprogramkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, agar sektor pariwisata di Kabupaten Samosir dapat berkembang dengan pesat.

Sementara itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Samosir yang terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata di wilayahnya, dan perlunya prioritas usulan, mana yang paling penting. Ia mengatakan, kebutuhan infrastruktur penyediaan air baku dan air bersih di Kabupaten Samosir memerlukan kajian untuk mengetahui lebih konkrit. Menurutnya, bisa jadi Kabupaten Samosir betul membutuhkan, namun berapa banyak kebutuhan serta apakah sudah masuk kategori mendesak.

Arief juga menyatakan, terkait pembangunan jalan by pass untuk mengantisipasi kemacetan jalan terlihat belum terlalu prioritas, memperhatikan intensitas kendaraan yang ada berdasarkan kunjungan yang dilakukan Arief ke Samosir beberapa waktu lalu.

Untuk kawasan DPSP Borobudur dilakukan kunjungan dan tinjauan Tim Kementerian PUPR dipimpin langsung Kepala Central Project Management Unit (CPMU) Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) Kementerian PUPR, Ir. Achmad Gani Ghazaly Akman, M. Eng. SC yang juga merupakan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan. Hadir juga mendampingi pada kunjungan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR (Kapuswil) II BPIW, Kuswardono serta jajaran.

Achmad Gani menyampaikan, Kementerian PUPR mendukung program pengembangan pariwisata di DPSP BYP yang dilaksanakan Pemerintah Pusat secara terintegrasi melalui dokumen Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP). Penyusunan ITMP melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan melakukan pengembangan pariwisata super prioritas di Tanah Air.

Kunjungan dilakukan untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur terutama keciptakaryaan yang mendukung peningkatan “Amenitas” wisata. Beberapa infrastruktur utama yang telah terbangun adalah Penataan 4 Gerbang Borobudur dan Penataan Concourse Borobudur. Selain itu, kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman potensi perluasan ITMP BYP yang mengamanatkan bahwa sebagai UNESCO World Heritage Borobudur harus dibatasi jumlah kunjungannya dan disebarkan ke destinasi lainnya . “Misalnya penyebaran wisatawan KSPN Borobudur seharusnya dapat disebarkan ke Kawasan Dieng dan sekitarnya di Jawa Tengah,” terang Gani.

Sedangkan untuk DPSP wilayah Lombok dimana dengan telah diadakannya agenda MotoGP di Mandalika maka perlu digeliatkan banyak eventevent olahraga otomotif untuk dan perbaikan sarana pendukung mulai dari kedatangan turis, penginapan serta destinasi tujuan lainnya yang mengajak para stakeholder guna mendukung bangkitnya wisata di wilayah Lombok.

DPSP Labuan Bajo yang akhir juli ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, dimana dilakukan penataan kawasan Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, “Dari penataan di Pulau Rinca, kemudian penataan di pelabuhan lama di Marina, kemudian juga infrastruktur jalan yang dilebarkan dan juga ada yang diperpanjang, kemudian juga memperpanjang runway, dan memperluas terminal airport Komodo,”

Yang terakhir dari DPSP adalah kawasan Manado – Bitung – Likupang dimana dilakukan penataan Kawasan Pantai Malalayang di Kota Manado. Penataan kawasan wisata tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan berwawasan lingkungan, kemudian pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR III) atau Jalan Lingkar Manado III (Ring Road Manado) Tahap I dan Tahap II. Diharapkan ruas jalan yang menghubungkan Kalasey-Winangun sepanjang 11,39 kilometer ini akan membagi arus lalu lintas menuju dan keluar Kota Manado, sehingga dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan dalam kota serta pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Mamitarang di Kabupaten Minahasa Utara. Pembangunan TPA Regional Mamitarang bertujuan meningkatkan layanan sanitasi pada DPSP Manado – Bitung – Likupang. TPA Regional tersebut direncanakan mampu memproses limbah rumah tangga skala regional dari 4 kota/kabupaten di Sulut yakni, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung.

 

Sumber : KIPRAH Vol 116 th XXII | Oktober 2022