Kementerian PUPR mendukung program pengembangan pariwisata di DPSP BYP yang dilaksanakan Pemerintah Pusat secara terintegrasi melalui dokumen Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP).
UNTUK
mendukung geliat sektor pariwisata pasca Pandemi COVID-19, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat penyelesaian
pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata
Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan
Manado–Bitung–Likupang.
Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap DPSP
direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku
dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk
melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur.
“Untuk
pariwisata, pertama yang harus diperbaiki infrastrukturnya, kemudian amenities
dan event, baru promosi besar-besaran. Kalau hal itu tidak siap, wisatawan
datang sekali dan tidak akan kembali lagi. Itu yang harus kita jaga betul.
Prinsipnya adalah merubah wajah kawasan dilakukan dengan cepat, terpadu, dan
memberikan dampak bagi ekonomi lokal dan nasional,” kata Menteri Basuki.
Infrastruktur DPSP yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas, Sumber
Daya Air, permukiman, dan perumahan.
Untuk
penataan DPSP Danau Toba “Sampai saat ini Kementerian PUPR telah banyak
membantu dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir,” ungkap Bupati
Samosir Vandiko T. Gultom. Ia menambahkan, namun masih ada kebutuhan
pembangunan yang masih belum bisa diselesaikan Pemkab Samosir karena Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang relatif terbatas.
Vandiko
mengungkapkan, kebutuhan tersebut yakni infrastruktur penyediaan air baku dan
air bersih untuk Kabupaten Samosir. Kemudian, pembangunan
jalan lingkar/By Pass Pangururan dan Tomok untuk mengantisipasi kemacetan jalan
saat musim liburan, serta Penataan 40 Desa Wisata untuk semakin menarik minat
wisatawan ke Kabupaten Samosir. Ia berharap, Kementerian PUPR melalui BPIW
dapat membantu memprogramkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan, agar
sektor pariwisata di Kabupaten Samosir dapat berkembang dengan pesat.
Sementara
itu, Kepala BPIW Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menyampaikan
apresiasi kepada jajaran Pemkab Samosir yang terus berupaya mengembangkan
sektor pariwisata di wilayahnya, dan perlunya prioritas usulan, mana yang
paling penting. Ia mengatakan, kebutuhan infrastruktur penyediaan air baku dan
air bersih di Kabupaten Samosir memerlukan kajian untuk mengetahui lebih
konkrit. Menurutnya, bisa jadi Kabupaten Samosir betul membutuhkan, namun
berapa banyak kebutuhan serta apakah sudah masuk kategori mendesak.
Arief
juga menyatakan, terkait pembangunan jalan by pass untuk mengantisipasi
kemacetan jalan terlihat belum terlalu prioritas, memperhatikan intensitas
kendaraan yang ada berdasarkan kunjungan yang dilakukan Arief ke Samosir
beberapa waktu lalu.
Untuk
kawasan DPSP Borobudur dilakukan kunjungan dan tinjauan Tim Kementerian PUPR
dipimpin langsung Kepala Central Project Management Unit (CPMU) Program
Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) Kementerian PUPR,
Ir. Achmad Gani Ghazaly Akman, M. Eng. SC yang juga merupakan Staf Ahli Menteri
PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan. Hadir juga mendampingi pada kunjungan
tersebut Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR (Kapuswil) II BPIW,
Kuswardono serta jajaran.
Achmad
Gani menyampaikan, Kementerian PUPR mendukung program pengembangan
pariwisata di DPSP BYP yang dilaksanakan Pemerintah Pusat secara terintegrasi
melalui dokumen Integrated Tourism Masterplan Program (ITMP). Penyusunan ITMP
melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan melakukan pengembangan pariwisata super
prioritas di Tanah Air.
Kunjungan
dilakukan untuk meninjau progres pembangunan infrastruktur terutama
keciptakaryaan yang mendukung peningkatan “Amenitas” wisata. Beberapa
infrastruktur utama yang telah terbangun adalah Penataan 4 Gerbang Borobudur
dan Penataan Concourse Borobudur. Selain itu, kunjungan ini bertujuan untuk
melakukan pendalaman potensi perluasan ITMP BYP yang mengamanatkan bahwa
sebagai UNESCO World Heritage Borobudur harus dibatasi jumlah kunjungannya dan
disebarkan ke destinasi lainnya . “Misalnya penyebaran wisatawan KSPN Borobudur
seharusnya dapat disebarkan ke Kawasan Dieng dan sekitarnya di Jawa Tengah,”
terang Gani.
Sedangkan
untuk DPSP wilayah Lombok dimana dengan telah diadakannya agenda MotoGP di
Mandalika maka perlu digeliatkan banyak eventevent olahraga otomotif untuk dan
perbaikan sarana pendukung mulai dari kedatangan turis, penginapan serta
destinasi tujuan lainnya yang mengajak para stakeholder guna mendukung bangkitnya
wisata di wilayah Lombok.
DPSP Labuan Bajo yang akhir juli ini diresmikan oleh
Presiden Joko Widodo, dimana dilakukan penataan kawasan Pulau Rinca, Taman
Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, “Dari penataan di
Pulau Rinca, kemudian penataan di pelabuhan lama di Marina, kemudian juga
infrastruktur jalan yang dilebarkan dan juga ada yang diperpanjang, kemudian
juga memperpanjang runway, dan memperluas terminal airport Komodo,”
Yang
terakhir dari DPSP adalah kawasan Manado – Bitung – Likupang dimana dilakukan
penataan Kawasan Pantai Malalayang di Kota Manado. Penataan kawasan wisata
tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan
berwawasan lingkungan, kemudian pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR III)
atau Jalan Lingkar Manado III (Ring Road Manado) Tahap I dan Tahap II.
Diharapkan ruas jalan yang menghubungkan Kalasey-Winangun sepanjang 11,39
kilometer ini akan membagi arus lalu lintas menuju dan keluar Kota Manado,
sehingga dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan dalam kota serta pembangunan
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Mamitarang di Kabupaten Minahasa Utara.
Pembangunan TPA Regional Mamitarang bertujuan meningkatkan layanan sanitasi
pada DPSP Manado – Bitung – Likupang. TPA Regional tersebut direncanakan mampu
memproses limbah rumah tangga skala regional dari 4 kota/kabupaten di Sulut
yakni, Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota
Bitung.
Sumber : KIPRAH
Vol 116 th XXII | Oktober 2022