Kota Berkelanjutan Bebas Karbon

Dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam New Urban Agenda, Kementerian PUPR menimplementasikannya dalam berbagai kebijakan dan pembangunan infrastruktur fisik.

SABAN tahun, setiap bulan Oktober dunia memperigati Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD). Pada tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghelat peringatan hari istimewa itu dengan beragam kegiatan dalam bingkai tema “Mempercepat aksi di lingkungan permukiman perkotaan untuk mewujudkan dunia bebas emisi karbon, dengan mewujudkan Kota Adaptif dan mempunyai ketahanan terhadap perubahan iklim (Accelerating urban action for carbon free world Adapting Cities for Climate Resilience)”.

Peringatan HHD oleh negara-negara anggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB) setiap tahunnya, termasuk Indonesia adalah komitmen dalam mengurangi emisi karbon. Selain itu peringatan ditujukan untuk mengulang ajakan kepada masyarakat untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam menghadapi fenomena perubahan iklim dan mengkampanyekan cara kita untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, pengalaman yang baik dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, yang tertuang dalam New Urban Agenda, bukan hanya sebatas konsep atau teori yang tidak implementatif. “Kegiatan nyata berdampak dan bermanfaat luas, berkelanjutan, serta dapat direplikasi,” kata Menteri Basuki.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, untuk mendukung pengurangan emisi karbon, Kementerian PUPR telah menerbitkan peraturan terkait pembangunan infrastruktur ramah lingkungan melalui Permen PUPR No. 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH). Secara fisik penerapan konsep BGH ini telah diwujudkan dalam pembangunan sejumlah gedung seperti, Gedung Kantor Pusat Kementerian PUPR Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pasar tradisional, rumah susun hemat energi, termasuk dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk pengoperasian bangunan Gedung.

“Beberapa bangunan gedung yang didirikan di Kementerian PUPR sudah mendapatkan penghargaan tingkat ASEAN untuk kategori Bangunan dengan Tingkat Penggunaan Energi Efisien (Energy Efficient Building) pada Kategori Bangunan Tropis,” kata Diana. Selain itu, sambungnya, upaya mengurangi karbon dari sektor persampahan dilakukan dengan melanjutkan program-program pengelolaan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui pelaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pengelolaan persampahan dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan 80% sampah ditangani dan 20% pengurangan sampah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR juga mendukung pemerintah daerah untuk penanganan sampah berupa bantuan dalam penyediaan infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Dan untuk mendukung pemenuhan target 20% pengurangan sampah dilakukan dengan mendukung penyediaan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reuse, Reduce, and Recyle (TPS 3R) maupun penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), melalui alokasi anggaran setiap tahun,” kata Diana.

Selain pengurangan emisi karbon, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur yang membantu kota lebih tangguh untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, antara lain melalui pembangunan Terowongan Air Nanjung untuk atasi banjir di Kawasan Metropolitan Bandung; Tanggul Pantai Jakarta Utara untuk mengantisipasi naiknya permukaan air laut (sea level rise); bendungan untuk irigasi dalam rangka menjamin ketahanan pangan; serta pemanfaatan sampah plastik untuk campuran aspal.

Sementara itu, Putu Ayu Saraswati sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2020 mengatakan, perubahan iklim merupakan sumber dari berbagai banyak bencana seperti banjir bandang, kenaikan permukaan laut, dan banyak jenis bencana-bencana yang merusak tempat tinggal dan lingkungan kita serta merenggut tidak sedikit nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya.

“Semua permasalahan tersebut sumbernya adalah perubahan iklim, dan kita memiliki andil yang sangat besar dalam memperburuk atau memperbaiki lingkungan ke depannya,” terangnya dalam peringatan Hari Habitat Dunia tahun 2021 di Kementerian PUPR. Putu Ayu Saraswati menyampaikan “betapa pentingnya pengurangan emisi karbon di perkotaan, dan bagaimana kita semua memiliki peran yang sangat krusial untuk mengambil bagian dalam pengurangan emisi karbon ini, karena di perkotaan merupakan pusat aktifitas kita sehingga jumlah emisi karbon yang dihasilkan di perkotaan sangat tinggi,” jelasnya.

Cerdas, Modern, Tahan Bencana

Seperti yang diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pengalaman yang baik dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, yang tertuang dalam Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda), bukan hanya sebatas konsep atau teori yang tidak implementatif. Kementerian PUPR telah mengerahkan segala upaya untuk mewujudkannya.

Pada 2030 mendatang, “wajah” kotakota di Indonesia saai ini sudah dan sedang didesain dengan memperhatikan beberapa aspek seperti keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, kota-kota di Indonesia bakal memperhatikan aspek-aspek ketahanan terhadap bencana, kota cerdas, dan modern (sesuai dengan standar perkotaan internasional).

Kota-kota di Indonesia ditegaskan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, memiliki layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau, serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Tidak hanya itu, pada 2030 “wajah” kota-kota di Indonesia dirancang tanpa limbah, karbon rendah, dan mempunyai ruang terbuka hijau publik. Kemudian sistem transportasi yang mampu menjangkau untuk semua warga kota dan juga menjamin keselamatan jalan. Untuk menuju ke sana, Indonesia perlu mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di perkotaan dimana lebih dari 50% masyarakat Indonesia saat ini tinggal.

Untuk itu Kementerian PUPR telah melakukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur terpadu untuk beberapa kawasan perkotaan, seperti kawasan metropolitan, kota baru, kota perbatasan, serta kota yang tangguh terhadap bencana. Hal itu dilakukan untuk mempercepat tercapainya Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda).

Hal tersebut merupakan aksi nyata Visi Jangka Panjang Kementerian PUPR (Visium) hingga 2030. Untuk sektor Sumber Daya Air diproyeksikan membangun kapasitas air baku mencapai 120 m3 /kapita/tahun. Sektor Bina Marga diproyeksikan dapat mencapai Kondisi Jalan Mantap 99 persen, Konstruksi Jalan Tol mencapai 2.000 Km, 3.000 Km Jalan Nasional Baru, dan Pembangunan Jembatan Baru mencapai 70.000 meter.

Sedangkan sektor Cipta Karya ditargetkan mencapai 100 persen untuk akses air minum, 0 persen (nol persen) kota yang bebas kumuh, dan 100 persen untuk akses terhadap sanitasi yang layak. Untuk sektor Perumahan diantaranya diharapkan dapat memenuhi 3 Juta kekurangan pasokan (backlog) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Sumber: KIPRAH Vol 111 th XX | Oktober 2021